Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) berada di garis depan dalam menghadapi isu malpraktik kedokteran gigi, sebuah tantangan kompleks yang bersinggungan erat dengan perspektif hukum dan etika. Sebagai organisasi profesi, PDGI memiliki tanggung jawab ganda: menjaga kualitas dan etika praktik dokter gigi sekaligus memberikan perlindungan bagi anggotanya, di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan landscape hukum yang terus berkembang.
Definisi dan Ruang Lingkup Malpraktik
Penting untuk memahami bahwa malpraktik tidak selalu berarti kesalahan. Dalam konteks kedokteran, malpraktik adalah kelalaian (negligence) atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau kesehatan dalam menjalankan profesinya, yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Dalam kedokteran gigi, malpraktik bisa meliputi:
- Kelalaian diagnostik: Kegagalan mendiagnosis penyakit atau kondisi dengan benar.
- Kelalaian terapeutik: Kesalahan dalam prosedur perawatan, pemberian obat, atau tindakan lainnya.
- Kurangnya informed consent: Melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien yang memadai.
- Pelanggaran standar profesi: Tidak mengikuti standar praktik yang berlaku.
Dari perspektif PDGI, kasus malpraktik sering kali berawal dari kurangnya komunikasi, ekspektasi pasien yang tidak realistis, atau kurangnya kompetensi dan kehati-hatian dokter gigi.
Tantangan dari Perspektif Etika
Dari sisi etika, PDGI melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) menghadapi beberapa tantangan:
- Menjaga Kepercayaan Publik: Setiap kasus malpraktik yang terungkap dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter gigi secara keseluruhan. PDGI harus mampu menunjukkan bahwa mereka serius dalam menindak pelanggaran etika untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan ini.
- Objektivitas dalam Penilaian: MKEKG harus memastikan bahwa setiap kasus dinilai secara objektif, tanpa keberpihakan, dan berdasarkan bukti yang kuat. Ini krusial untuk menjaga integritas proses etik dan hasil keputusannya.
- Keseimbangan Perlindungan Pasien dan Dokter Gigi: PDGI harus menyeimbangkan antara melindungi hak-hak pasien yang dirugikan dan memberikan pembelaan yang adil bagi dokter gigi yang dituduh melakukan malpraktik. Terkadang, tuduhan malpraktik tidak berdasar atau merupakan kesalahpahaman.
- Edukasi dan Pencegahan: Tantangan etika bukan hanya tentang menindak pelanggaran, tetapi juga tentang mencegahnya. PDGI dituntut untuk terus-menerus mengedukasi anggotanya tentang standar etika, pentingnya komunikasi efektif, dan batas-batas kompetensi.
- Perkembangan Etika Baru: Kemajuan teknologi dan teknik kedokteran gigi memunculkan dilema etika baru (misalnya, terkait penggunaan AI dalam diagnosis atau etika pemasaran layanan). PDGI perlu adaptif dalam memperbarui panduan etikanya.
Tantangan dari Perspektif Hukum
Dari sisi hukum, PDGI dan anggotanya menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks:
- Ancaman Kriminalisasi: Salah satu kekhawatiran terbesar bagi dokter gigi adalah ancaman tuntutan pidana atau perdata yang dapat berujung pada kriminalisasi profesi. UU Kesehatan yang baru (UU No. 17 Tahun 2023) bertujuan untuk mengurangi potensi kriminalisasi, namun implementasinya masih perlu diawasi ketat.
- Pembuktian Malpraktik: Dalam ranah hukum, pembuktian malpraktik seringkali rumit. Korban harus membuktikan adanya kelalaian, kerugian, dan hubungan kausal antara kelalaian dengan kerugian tersebut. PDGI memiliki peran untuk memberikan bantuan ahli medis atau pandangan profesional jika diminta oleh pengadilan atau pihak berwenang.
- Pemahaman Hukum Anggota: Tidak semua dokter gigi memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek hukum dalam praktik mereka. PDGI harus meningkatkan literasi hukum anggotanya, termasuk hak dan kewajiban mereka.
- Biaya Hukum yang Tinggi: Proses hukum, baik pidana maupun perdata, bisa memakan biaya dan waktu yang sangat besar. Ini menjadi beban finansial dan psikologis bagi dokter gigi yang menghadapi tuntutan.
- Regulasi yang Dinamis: Peraturan perundang-undangan terkait kesehatan dan praktik kedokteran gigi terus berubah. PDGI harus memantau dan mengadvokasi regulasi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi para profesional.
Peran PDGI dalam Menghadapi Tantangan Ini
Untuk menghadapi tantangan malpraktik dari perspektif hukum dan etika, PDGI mengambil beberapa langkah strategis:
- Penguatan MKEKG: Meningkatkan kapasitas MKEKG, baik dari segi sumber daya manusia maupun mekanisme kerja, agar dapat menangani kasus secara efektif dan efisien.
- Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Mengintegrasikan materi hukum dan etika dalam program Pendidikan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi anggota.
- Advokasi Hukum: Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif dalam perumusan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan praktik kedokteran gigi, memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi dokter gigi.
- Bantuan Hukum/Mediasi: Membangun unit atau tim yang dapat memberikan konsultasi hukum awal atau memfasilitasi mediasi antara dokter gigi dan pasien untuk menghindari proses litigasi yang panjang.
- Sosialisasi Informed Consent: Mendorong penerapan informed consent yang benar dan komprehensif sebagai salah satu bentuk perlindungan baik bagi pasien maupun dokter gigi.
- Penyusunan Pedoman Praktik Klinis: Mengembangkan dan menyosialisasikan pedoman praktik klinis berbasis bukti untuk membantu dokter gigi dalam menjalankan prosedur sesuai standar.
Dengan pendekatan yang komprehensif dari sisi etika dan hukum, PDGI berupaya keras untuk meminimalkan insiden malpraktik, melindungi anggotanya, dan pada akhirnya, menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kedokteran gigi yang aman dan berkualitas.
